Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami sejumlah perubahan aturan pada 2026, termasuk cara penetapan besaran bantuan yang kini dihitung berdasarkan semester. Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Nomor 171 Tahun 2026 tentang Besaran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa perubahan tersebut tidak membuat total bantuan dalam satu tahun menjadi lebih kecil. Nilai bantuan tahunan pada dasarnya tetap, tetapi penetapannya dibagi menjadi dua semester.
Ketentuan terbaru ini merupakan bagian dari aturan PIP yang diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 menggantikan aturan sebelumnya, yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020.
Besaran PIP 2026 per Semester
Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026 menetapkan nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan. Besaran yang diterima setiap semester adalah sebagai berikut:
- TK dan SD/SDLB/Paket A: Rp225.000 per semester.
- SMP/SMPLB/Paket B: Rp375.000 per semester.
- SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Paket C: Rp900.000 per semester.
Dengan pola tersebut, penerima yang memperoleh bantuan selama dua semester akan menerima total Rp450.000 untuk jenjang TK dan SD/SDLB/Paket A, Rp750.000 untuk SMP/SMPLB/Paket B, serta Rp1,8 juta untuk SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Paket C dalam satu tahun.
Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, nominal tahunan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tetap berada pada angka yang sama. Sebelumnya, bantuan ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A, Rp750.000 untuk SMP/SMPLB/Paket B, dan Rp1,8 juta untuk SMA/SMALB/Paket C.
Perhitungan per semester memberikan penyesuaian bagi murid yang berada di kelas awal maupun kelas akhir. Murid pada kelompok tersebut dapat hanya mengikuti satu semester dalam tahun ajaran tertentu sehingga besaran bantuan disesuaikan dengan periode pendidikan yang dijalani.
Sasaran Penerima PIP Diperluas
Aturan PIP 2026 juga membawa perubahan pada kelompok penerima. Pemerintah memperluas cakupan program hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Selain perubahan sasaran, mekanisme pengusulan calon penerima juga mengalami penyesuaian. Dalam aturan sebelumnya, dinas pendidikan memiliki kewenangan mengusulkan calon penerima, sedangkan satuan pendidikan memberikan tanda layak PIP pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dalam ketentuan baru, mekanisme pengusulan dan penetapan penerima dibuat lebih sederhana. Mulai semester 2 tahun 2026, murid yang sudah melewati proses verifikasi dan validasi ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima PIP. Ketentuan tersebut mencakup murid dengan rekening yang sudah aktif maupun yang masih belum aktif.
Tahapan Pencairan Dana PIP
Penyaluran dana PIP dilakukan melalui beberapa tahapan. Prosesnya dimulai ketika Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) mengajukan pencairan dana kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan.
Setelah proses tersebut, KPPN mencairkan dana ke rekening bank penyalur bantuan sosial atas nama Puslapdik. Dana kemudian dipindahbukukan melalui bank penyalur ke rekening masing-masing murid yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP.
Rekening penerima menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dana hanya dapat dipindahbukukan apabila rekening siswa sudah berstatus aktif. Karena itu, siswa yang rekeningnya belum aktif perlu melakukan aktivasi melalui bank penyalur sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan Puslapdik.
Setelah dana masuk ke rekening, penerima dapat mengambil bantuan melalui teller bank maupun ATM sesuai layanan bank penyalur.
Ketentuan Rekening dan KIP Ikut Berubah
Pembaruan PIP 2026 juga mengatur kesempatan aktivasi bagi siswa yang rekeningnya belum aktif. Dana tetap dialokasikan kepada penerima yang sudah ditetapkan, tetapi dana yang tidak dapat disalurkan karena rekening tidak diaktifkan sampai batas waktu yang ditentukan akan dikembalikan ke kas negara.
Selain itu, penerima PIP dalam aturan baru tidak lagi mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penyesuaian ini menjadi bagian dari perubahan mekanisme pelaksanaan PIP pada 2026.
Dengan demikian, perubahan PIP 2026 tidak hanya mengubah cara penetapan nominal bantuan menjadi per semester. Pemerintah juga memperluas sasaran hingga TK serta menyesuaikan proses pengusulan, penetapan, aktivasi rekening, dan penyaluran dana kepada peserta didik.