Bansos PKH dan BPNT Tahap 4
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kini memasuki periode penyaluran baru. Penyaluran tahap 3 untuk Juli hingga September 2026 telah memasuki masa akhir, sedangkan bantuan tahap 4 untuk Oktober hingga Desember 2026 mulai dicairkan secara bertahap. Pada BPNT, setiap KPM menerima Rp200.000 per bulan, atau Rp600.000 untuk satu tahap yang mencakup tiga bulan.
Hingga akhir September 2026, Kemensos belum menetapkan satu tanggal pencairan serentak secara nasional. Karena itu, waktu masuknya dana bisa berbeda antarpenerima. Status tercatat sebagai penerima tetapi dana belum masuk tidak otomatis berarti nama seseorang dicoret. Penerima dianjurkan mengecek status secara rutin lewat kanal resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia berikut.
Cek status lewat aplikasi
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi setelah terpasang, lalu pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan NIK KTP sesuai data kependudukan.
- Ketik kode verifikasi yang tampil di layar.
- Tekan “Cari Data”.
Hasilnya memuat identitas penerima, jenis bantuan, status penerimaan, dan periode penyalurannya.
Cek status lewat situs resmi
- Kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan NIK KTP.
- Isi kode Captcha yang muncul.
- Tekan “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan nama penerima, kelompok desil, status bantuan, dan jenis bansos yang akan diterima. Penyaluran kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan keluarga di desil 1 sampai 4, yakni 40 persen terbawah, dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako.
Jika sudah terdaftar tetapi bantuan belum masuk
- Pantau status secara berkala lewat aplikasi atau situs resmi Kemensos.
- Hubungi pendamping sosial di wilayah tempat tinggal.
- Datangi kantor desa atau kelurahan untuk memastikan status data penerima.
- Cocokkan data kependudukan dengan KTP.
- Periksa apakah ada perubahan data keluarga yang belum diperbarui.
Keluhan soal data desil
Di tengah penyaluran ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyadari bahwa data desil belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial ekonomi riil warga. Persoalan itu memicu unjuk rasa Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) di depan Kantor Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/9/2026).
Aksi berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Peserta, yang mayoritas ibu-ibu dari berbagai daerah di Jakarta, memadati area gerbang hingga trotoar. Koordinator aksi, Marlo Sitompul, menilai dasar penetapan desil tidak jelas. Menurutnya, banyak warga miskin justru masuk desil tinggi sehingga terancam kehilangan bantuan, sementara pemerintah dinilai belum bertanggung jawab. Gus Ipul kemudian menemui massa, lalu para peserta maju bergantian untuk menyampaikan keberatan atas hasil desil keluarga masing-masing.