Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program jaminan sosial.
Setiap program memiliki fungsi, sumber pembayaran iuran, serta persyaratan klaim yang tidak sama sehingga peserta perlu memahami manfaat yang tersedia sebelum mengajukan pencairan.
Pengurusan klaim dapat dilakukan melalui layanan digital ataupun kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, bergantung pada program yang ingin dicairkan.
Beberapa jenis manfaat dapat diajukan dengan mengirimkan dokumen secara online, sementara pengajuan tertentu masih mengharuskan peserta datang langsung ke kantor cabang.
Menyiapkan persyaratan sejak awal dapat membantu menghindari kendala dalam proses pengajuan. Peserta perlu memperhatikan program yang diikuti, besaran iuran, kondisi yang menjadi dasar klaim, serta dokumen pendukung yang diminta.
Lima Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Peserta Penerima Upah
Peserta Penerima Upah (PU) mendapatkan perlindungan melalui lima program utama, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Masing-masing program memberikan manfaat untuk kondisi yang berbeda.
Jaminan Hari Tua (JHT)
JHT memberikan manfaat berupa uang tunai yang bersumber dari kumpulan iuran pekerja dan perusahaan beserta hasil pengembangan dana selama masa kepesertaan.
Pencairan JHT dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena PHK, masa PKWT berakhir, atau berada dalam kondisi lain yang telah diatur.
Selain pencairan seluruh saldo, JHT juga dapat dicairkan sebagian. Peserta dapat mengajukan klaim sebesar 10 persen atau maksimal 30 persen untuk kebutuhan perumahan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Khusus pencairan sebagian sebesar 30 persen, peserta harus telah mengikuti program JHT sekurang-kurangnya selama 10 tahun serta memenuhi ketentuan lainnya.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaan maupun menderita penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
Manfaat program ini dapat berupa pelayanan kesehatan dan santunan sesuai ketentuan JKK. Ketika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahap pertama paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian.
Jaminan Kematian (JKM)
JKM diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan.
Pengajuan manfaat membutuhkan sejumlah dokumen, antara lain kartu kepesertaan, identitas ahli waris, kartu keluarga, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, serta rekening milik ahli waris yang sah.
Jaminan Pensiun (JP)
JP ditujukan untuk membantu peserta mempertahankan kehidupan yang layak ketika penghasilan berkurang atau hilang akibat memasuki masa pensiun maupun mengalami cacat total tetap.
Pembayaran manfaat JP dapat diberikan secara berkala atau sekaligus, bergantung pada kondisi peserta dan aturan program. Pada 2026, nilai manfaat JP berada pada batas minimum Rp411.400 dan maksimum Rp4.932.300 per bulan.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
JKP diperuntukkan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memenuhi persyaratan program.
Manfaat JKP terdiri atas uang tunai, informasi mengenai pasar kerja, serta pelatihan kerja. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, uang tunai diberikan sebesar 60 persen dari upah setiap bulan selama maksimal enam bulan.
Perhitungan menggunakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas paling tinggi Rp5.000.000.
Besaran Manfaat yang Diterima Peserta
Nilai manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak sama bagi setiap peserta karena perhitungannya mengikuti program dan kondisi yang menjadi dasar pengajuan.
Pada JHT, jumlah yang diterima terutama berasal dari total iuran selama masa kepesertaan ditambah hasil pengembangan dana. Saldo setiap pekerja dapat berbeda karena dipengaruhi oleh besaran upah dan lamanya mengikuti program.
Program lainnya mempunyai mekanisme tersendiri. JKP menggunakan persentase upah dengan batas tertentu, sedangkan JP menerapkan formula manfaat yang menghasilkan nilai minimum dan maksimum untuk pembayaran setiap bulan.
Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026
Iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu menjadi tanggung jawab pekerja sepenuhnya. Pihak yang membayar dapat berupa pekerja, perusahaan, pemerintah, atau gabungan sesuai program yang diikuti.
Rinciannya sebagai berikut:
- JHT: 5,7 persen dari upah, terdiri atas 2 persen dari pekerja dan 3,7 persen dari perusahaan.
- JKK: dibayarkan perusahaan dengan tarif berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, yaitu mulai 0,24 persen hingga 1,74 persen.
- JKM: 0,3 persen dari upah dan menjadi tanggungan perusahaan.
- JP: 3 persen dari upah, terdiri atas 1 persen dari pekerja dan 2 persen dari perusahaan.
- JKP: pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat dan rekomposisi sebagian iuran program BPJS Ketenagakerjaan lainnya.
Untuk JP, terdapat batas upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran. Batas tersebut tercantum sebesar Rp10.547.000 per bulan.
Tahapan Klaim BPJS Ketenagakerjaan
Peserta dapat menggunakan kanal digital atau mendatangi kantor cabang, tergantung jenis manfaat yang ingin diajukan. Setiap program memiliki prosedur dan dokumen yang berbeda.
Klaim JHT
Klaim JHT secara online dilakukan melalui kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan. Peserta perlu memasukkan data diri dan mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan.
Tahapannya meliputi:
- Membuka portal layanan klaim JHT.
- Memasukkan NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
- Mengunggah dokumen persyaratan beserta foto diri.
- Menunggu proses konfirmasi data.
- Mengikuti wawancara online apabila mendapat jadwal.
- Menjalani verifikasi melalui video call.
- Menunggu pembayaran saldo JHT masuk ke rekening yang didaftarkan.
Pengajuan juga dapat dilakukan melalui kantor cabang dengan membawa dokumen asli. Bagi peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK dan tidak lagi bekerja di tempat lain, dokumen yang dibutuhkan antara lain kartu peserta, e-KTP, buku tabungan, kartu keluarga, serta surat keterangan berhenti bekerja atau dokumen lain yang sesuai.
Klaim JKK
Kecelakaan kerja wajib dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian. Peserta atau perusahaan perlu menyerahkan laporan beserta dokumen pendukung.
Dokumen tersebut dapat berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan, e-KTP, kronologi kejadian, dokumen medis, serta dokumen lain sesuai kondisi kasus.
Apabila kecelakaan berkaitan dengan perjalanan atau kondisi tertentu, dokumen tambahan dapat diminta. Untuk kecelakaan lalu lintas, misalnya, laporan kepolisian dapat menjadi salah satu dokumen yang diperlukan.
Klaim JKM
Ahli waris dapat mengajukan manfaat JKM dengan menyerahkan dokumen yang membuktikan kepesertaan serta hubungan dengan peserta yang meninggal dunia.
Dokumen yang diperlukan antara lain kartu peserta, identitas peserta dan ahli waris, kartu keluarga, akta atau surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan rekening ahli waris.
Setelah persyaratan diperiksa dan pengajuan disetujui, manfaat JKM disalurkan kepada ahli waris yang memenuhi ketentuan.
Klaim JP
Peserta JP dapat mengajukan manfaat ketika berada dalam kondisi yang memenuhi ketentuan program, termasuk memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
Peserta harus mengisi formulir pengajuan dan melampirkan dokumen pendukung. BPJS Ketenagakerjaan kemudian memeriksa data serta kelengkapan dokumen sebelum manfaat diberikan.
Klaim JKP
Peserta yang terkena PHK dapat mengajukan JKP melalui sistem ketenagakerjaan yang telah ditentukan. Sebelum pengajuan dilakukan, perusahaan perlu melaporkan PHK sesuai prosedur.
Peserta juga harus memenuhi ketentuan kepesertaan, termasuk memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan terakhir serta persyaratan lain yang berlaku.
Setelah seluruh ketentuan terpenuhi, peserta dapat melanjutkan pengajuan manfaat melalui tahapan yang tersedia dalam sistem.
Pastikan Dokumen Klaim Sudah Lengkap
Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting sebelum peserta mengajukan pencairan manfaat. Dokumen yang diminta dapat berbeda tergantung jenis program dan alasan pengajuan.
Untuk JHT, dokumen yang umumnya dibutuhkan meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, e-KTP, buku tabungan, kartu keluarga, serta dokumen yang menjelaskan kondisi pengajuan, seperti surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan pensiun.
Peserta juga dapat memeriksa perkembangan pengajuan melalui layanan pelacakan BPJS Ketenagakerjaan dengan memasukkan nomor KPJ.
Kesimpulan
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program utama bagi peserta Penerima Upah pada 2026, yakni JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP.
Kelima program tersebut memberikan perlindungan untuk kebutuhan yang berbeda, mulai dari persiapan hari tua hingga risiko kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
Setiap program mempunyai ketentuan manfaat, iuran, serta persyaratan klaim masing-masing. Peserta perlu memastikan status kepesertaan dan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan manfaat. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan terbaru dapat diperiksa melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.