Pemerintah merencanakan penyaluran kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV 2026 dengan target sekitar 13,3 juta pekerja.
Bantuan ini dirancang untuk mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026 dengan total dana Rp900.000 bagi setiap penerima yang memenuhi ketentuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa besaran subsidi yang direncanakan mencapai Rp300.000 per bulan.
Karena bantuan tersebut mencakup tiga bulan sekaligus, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berpotensi memperoleh Rp900.000 dalam satu kali penyaluran.
Keterangan itu disampaikan Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).
Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Airlangga menyebutkan bahwa bantuan subsidi upah akan kembali diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Penyalurannya direncanakan sekaligus untuk tiga bulan dengan nilai Rp300.000 setiap bulan.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program BSU 2026 mendekati Rp12 triliun. Meski jumlah sasaran dan besaran bantuan sudah disampaikan, pemerintah belum merilis ketentuan penerima secara lengkap maupun tanggal penyaluran yang pasti.
BSU 2026 Kapan Cair?
BSU 2026 direncanakan menjadi bagian dari stimulus ekonomi pada kuartal IV, yang berlangsung selama Oktober hingga Desember 2026. Meski demikian, periode tersebut belum dapat dijadikan patokan untuk menentukan tanggal pasti pencairan bantuan.
Airlangga belum menyampaikan jadwal penyaluran secara terperinci. Pemerintah masih mempersiapkan aturan pelaksanaan, termasuk persyaratan pekerja yang berhak menerima bantuan serta mekanisme penyalurannya.
Oleh karena itu, pekerja perlu menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengetahui jadwal pencairan dan memastikan status penerimaan BSU 2026.
Selain subsidi upah, pemerintah juga merencanakan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram bagi 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam rangkaian stimulus ekonomi kuartal IV 2026, terdapat pula rencana bantuan beras sebanyak 30 kilogram serta pembukaan rekening bagi masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.
Syarat Penerima BSU 2026 Masih Menunggu Ketentuan Resmi
Hingga informasi ini disampaikan, pemerintah belum mengumumkan secara lengkap kriteria pekerja yang dapat menerima BSU 2026. Ketentuan mengenai batas upah, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan kelompok yang diprioritaskan masih menunggu keputusan resmi.
Sebagai bahan referensi, pekerja dapat mempelajari ketentuan yang berlaku pada program BSU 2025. Namun, aturan tahun sebelumnya hanya bisa digunakan sebagai gambaran dan belum tentu diterapkan kembali pada penyaluran 2026.
Persyaratan BSU 2025 Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 memuat sejumlah persyaratan bagi penerima BSU 2025. Ketentuan tersebut meliputi:
- Berstatus sebagai pekerja atau buruh.
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Aturan tersebut juga mengutamakan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Ketentuan mengenai prioritas tersebut tercantum dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Pasal itu menjelaskan bahwa subsidi gaji atau upah diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima PKH sebelum BSU disalurkan.
Meskipun dapat dijadikan bahan rujukan, seluruh persyaratan tersebut merupakan ketentuan untuk program 2025. Pemerintah belum memastikan apakah kriteria yang sama akan digunakan dalam pelaksanaan BSU 2026.
Cara Cek Penerima BSU 2026
Pekerja yang ingin memeriksa status penerimaan perlu mengetahui bahwa layanan pengecekan resmi belum menampilkan data penerima BSU 2026.
Situs BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id masih memuat informasi mengenai program 2025. Sementara itu, layanan BSU BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya dilaporkan sedang menjalani pengembangan atau peningkatan kapasitas.
Dengan kondisi tersebut, hasil pengecekan NIK pada layanan yang masih menampilkan data 2025 belum dapat digunakan untuk memastikan seseorang terdaftar sebagai penerima bantuan tahun 2026.
Pada program sebelumnya, masyarakat dapat memeriksa informasi melalui situs Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan aplikasi Pospay. Berikut gambaran prosedur yang pernah digunakan.
Cek Melalui Situs BSU Kemnaker
Pengecekan melalui situs Kemnaker pada program sebelumnya dilakukan dengan tahapan berikut:
- Buka situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
- Cari bagian pemeriksaan NIK penerima BSU.
- Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
- Isi kode keamanan atau captcha yang tersedia.
- Jika kode sulit dibaca, gunakan tombol untuk menampilkan kode baru.
- Tekan tombol Cek Status.
- Baca informasi status penerimaan yang muncul pada halaman.
Perlu diperhatikan bahwa prosedur tersebut merujuk pada layanan program sebelumnya. Informasi yang ditampilkan belum dapat memastikan status penerimaan BSU 2026.
Cek Melalui Situs BSU BPJS Ketenagakerjaan
Pada penyaluran terdahulu, pekerja juga dapat menggunakan layanan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Temukan bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?.
- Isi informasi yang diminta, termasuk NIK dan alamat email.
- Klik tombol Lanjutkan.
- Periksa notifikasi yang menunjukkan status calon penerima.
Tahapan tersebut merupakan gambaran mekanisme pemeriksaan pada program sebelumnya. Kemnaker masih dapat menetapkan prosedur berbeda untuk penyaluran BSU 2026.
Perbedaan Status BSU 2025 dan BSU 2026
Pekerja perlu membedakan informasi penerima untuk setiap tahun penyaluran. Data yang muncul pada situs Kemnaker saat ini masih berkaitan dengan program 2025 sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang akan menerima BSU pada 2026.
Hal serupa berlaku untuk persyaratan upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria yang digunakan pada program sebelumnya belum tentu menjadi ketentuan dalam penyaluran berikutnya.
Kepastian mengenai batas penghasilan, kelompok penerima, serta status kepesertaan baru dapat diketahui setelah pemerintah mengumumkan aturan BSU 2026 secara resmi.
Untuk memperoleh informasi terbaru, pekerja dapat memantau situs dan kanal resmi Kemnaker serta instansi pemerintah terkait. Langkah ini juga membantu masyarakat menghindari informasi yang tidak sesuai mengenai tanggal pencairan, syarat penerima, maupun tautan pengecekan bantuan.
Kesimpulan
BSU 2026 direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan nilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Jika skema tersebut diterapkan sesuai rencana, setiap penerima akan memperoleh total Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah memperkirakan anggaran program ini mendekati Rp12 triliun.
Namun, jadwal pencairan, persyaratan penerima, dan mekanisme pengecekan untuk tahun 2026 masih menunggu pengumuman resmi. Persyaratan BSU 2025 maupun hasil pemeriksaan pada layanan lama belum dapat digunakan sebagai kepastian penerimaan bantuan tahun ini.