Perpanjang SKCK 2026 perlu mengikuti ketentuan baru yang ditetapkan Polri. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mulai berlaku pada 20 Mei 2026 dan menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023.
Perubahan ini membuat pemohon perlu memahami kembali prosedur pengurusan SKCK. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masa berlaku dokumen tetap enam bulan sejak diterbitkan.
Namun, aturan terbaru tidak lagi mencantumkan mekanisme perpanjangan seperti yang terdapat dalam aturan sebelumnya. Karena itu, SKCK yang sudah habis masa berlakunya perlu diajukan kembali sebagai permohonan SKCK baru.
Apakah SKCK Masih Bisa Diperpanjang pada 2026?
Istilah perpanjangan SKCK masih banyak digunakan karena sebelumnya memang tersedia prosedur untuk memperpanjang dokumen yang telah diterbitkan. Akan tetapi, Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penerbitan SKCK dengan ketentuan baru dan tidak memuat mekanisme perpanjangan tersebut.
Dengan demikian, pemohon yang membutuhkan SKCK setelah masa berlaku enam bulan berakhir perlu melakukan pengajuan baru. Pemohon dapat menggunakan layanan digital Polri melalui fitur SKCK pada aplikasi layanan digital Polri.
Portal resmi SKCK Polri saat ini juga mengarahkan masyarakat untuk mengakses layanan melalui Polri Super App. Tahapan pengajuan mencakup registrasi dan verifikasi identitas, pengisian permohonan, pemilihan lokasi penerbitan, pembayaran PNBP, hingga pemeriksaan oleh petugas.
Aturan Baru SKCK yang Berlaku Sejak Mei 2026
Perpol Nomor 1 Tahun 2026 membawa beberapa perubahan penting dalam penerbitan SKCK. Selain masa berlaku enam bulan, dokumen tersebut hanya diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. Artinya, pemohon perlu menentukan tujuan penggunaan SKCK sejak awal pengajuan.
Aturan baru juga menetapkan bahwa pemohon, baik WNI maupun WNA, pada dasarnya harus terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi WNI yang berada di luar negeri serta WNA yang tinggal di Indonesia tetapi tidak bekerja atau bekerja kurang dari enam bulan. Status kepesertaan dapat diperiksa melalui integrasi data dengan BPJS Kesehatan.
Perubahan lain adalah penerbitan SKCK dilakukan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri. Dalam kondisi aplikasi mengalami gangguan dan telah dinyatakan tidak berfungsi melalui pemberitahuan resmi, penerbitan secara manual masih dapat dilakukan di loket pelayanan SKCK.
Syarat Mengajukan SKCK 2026
Dokumen yang perlu disiapkan pemohon mengikuti ketentuan dan petunjuk yang muncul pada layanan SKCK. Untuk pelayanan manual, Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mencantumkan sejumlah dokumen pendukung yang perlu disiapkan, yaitu:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Akta kelahiran.
- Ijazah terakhir.
- Pasfoto.
- Paspor yang masih berlaku setidaknya enam bulan untuk keperluan ke luar negeri.
- Bukti status sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan.
Untuk WNI, pasfoto menggunakan latar belakang merah. Sementara itu, pemohon WNA menggunakan pasfoto dengan latar belakang kuning. Dalam pengajuan elektronik, pemohon juga diminta mengisi data domisili, identitas, pasfoto, tujuan pembuatan SKCK, serta memilih lokasi dan tanggal penerbitan.
Bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif dapat berupa tangkapan layar status peserta pada sistem informasi BPJS Kesehatan, bukti pembayaran iuran bulan berjalan, atau bukti lain yang dinyatakan sah sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
Cara Mengajukan SKCK Online 2026
Pengajuan elektronik dilakukan melalui fitur SKCK pada aplikasi layanan digital Polri. Portal resmi SKCK Polri menyebut prosesnya dimulai dari pembuatan akun dan verifikasi identitas.
- Unduh dan buka Polri Super App melalui toko aplikasi resmi.
- Buat akun atau masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki.
- Lakukan verifikasi identitas sesuai instruksi aplikasi.
- Pilih menu atau fitur SKCK.
- Masukkan data diri dan informasi mengenai keperluan penerbitan SKCK.
- Unggah pasfoto dan dokumen yang diminta oleh sistem.
- Pilih lokasi serta tanggal penerbitan sesuai pilihan yang tersedia.
- Periksa kembali data melalui fitur pratinjau sebelum mengirim permohonan.
- Lakukan pembayaran PNBP melalui metode resmi yang tersedia.
- Tunggu pemeriksaan dan verifikasi petugas.
- Ikuti petunjuk aplikasi mengenai pencetakan atau pengambilan SKCK.
Data yang dimasukkan pemohon harus sesuai dengan dokumen identitas. Perpol Nomor 1 Tahun 2026 juga memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memeriksa tampilan SKCK melalui fitur pratinjau sebelum memberikan pernyataan mengenai kebenaran data.
Berapa Biaya SKCK 2026?
Tarif penerbitan SKCK yang tercantum pada layanan resmi SKCK Polri adalah Rp30.000 per permohonan. Tarif tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020. Portal resmi SKCK Polri juga mencantumkan masa berlaku dokumen selama enam bulan.
Pembayaran dilakukan menggunakan metode yang disediakan dalam proses pengajuan. Pemohon sebaiknya menghindari pembayaran kepada pihak yang menawarkan pengurusan di luar layanan resmi karena proses penerbitan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan Polri.
Berapa Lama SKCK Berlaku?
SKCK berlaku selama enam bulan. Masa tersebut dihitung sejak tanggal dokumen diterbitkan. Ketentuan ini tetap berlaku dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2026.
Karena masa berlaku terbatas, tanggal penerbitan perlu diperhatikan ketika SKCK digunakan untuk keperluan administrasi. Pemohon yang kembali membutuhkan dokumen setelah masa enam bulan berakhir harus mengikuti pengajuan SKCK baru, bukan menggunakan prosedur perpanjangan sebagaimana dikenal dalam aturan sebelumnya.
SKCK Digunakan untuk Keperluan Apa Saja?
Perpol Nomor 1 Tahun 2026 menyebut beberapa jenis keperluan penerbitan SKCK. Di antaranya adalah:
- Melamar pekerjaan.
- Melanjutkan pendidikan.
- Pencalonan sebagai pejabat publik.
- Pendaftaran sebagai prajurit TNI.
- Pendaftaran sebagai anggota Polri.
- Pendaftaran sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN.
- Pengangkatan sebagai anggota organisasi profesi.
- Penerbitan visa.
- Perubahan status kewarganegaraan.
- Naturalisasi.
- Izin tinggal tetap atau sementara.
SKCK dalam aturan terbaru diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. Dokumen tersebut juga dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Perubahan Penting yang Perlu Diketahui Pemohon
Pemohon sebaiknya tidak hanya mengandalkan panduan SKCK lama yang masih menjelaskan cara memperpanjang dokumen dengan melampirkan SKCK sebelumnya. Ketentuan tersebut berasal dari aturan sebelum Perpol Nomor 1 Tahun 2026 dan sudah tidak menjadi mekanisme dalam aturan baru.
Pembaruan lainnya adalah penggunaan layanan elektronik sebagai mekanisme penerbitan SKCK. Pada Juli 2026, sejumlah satuan kewilayahan Polri mulai menerapkan layanan secara penuh melalui Polri Super App sebagai tindak lanjut implementasi Perpol Nomor 1 Tahun 2026. Pelaksanaan teknis dapat mengikuti pemberitahuan dan layanan yang tersedia pada satuan kepolisian masing-masing.
Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, pastikan data identitas, KK, akta kelahiran, ijazah, pasfoto, dokumen perjalanan jika diperlukan, serta status Jaminan Kesehatan sudah sesuai. Pemohon juga perlu memilih keperluan dan tujuan negara dengan benar karena satu SKCK hanya diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.
Kesimpulan
Ketentuan perpanjang SKCK 2026 telah berubah setelah berlakunya Perpol Nomor 1 Tahun 2026 pada 20 Mei 2026. SKCK tetap berlaku enam bulan, tetapi aturan terbaru tidak lagi menyediakan mekanisme perpanjangan seperti ketentuan sebelumnya. Jika membutuhkan SKCK setelah masa berlaku berakhir, pemohon perlu mengajukan penerbitan baru melalui layanan resmi Polri.
Pengajuan saat ini diarahkan melalui layanan digital Polri dengan tahapan pengisian data, unggah dokumen, pemilihan lokasi, pembayaran, dan verifikasi. Tarif yang tercantum pada portal resmi adalah Rp30.000 per permohonan. Pemohon juga perlu memperhatikan ketentuan baru mengenai kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan serta penggunaan SKCK untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.