Masyarakat penerima bantuan sosial bisa memantau status PKH dan BPNT 2026 melalui layanan daring milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pada Agustus 2026, penyaluran kedua program tersebut sudah berada pada tahap ketiga dengan alokasi untuk Juli, Agustus, dan September 2026.
Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi ketentuan pemerintah. Penyalurannya tidak dilakukan sekaligus, sehingga status penerimaan sebaiknya diperiksa secara berkala.
Pengecekan menjadi semakin penting karena pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar data penerima bantuan. Melalui laman resmi Cek Bansos, masyarakat dapat melihat informasi penerima sekaligus desil kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
Jadwal PKH dan BPNT 2026
Penyaluran PKH dan BPNT sepanjang 2026 dibagi menjadi empat tahap. Untuk tahap ketiga, bantuan dialokasikan bagi periode Juli, Agustus, dan September.
Pelaksanaan tahap ketiga mulai berlangsung pada 20 Juli 2026 dan dilakukan secara bertahap. Artinya, KPM yang belum menerima bantuan pada Juli masih dapat menunggu dan memantau penyaluran pada Agustus hingga September.
Tanggal masuk bantuan bisa berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan tahapan penyaluran yang dilakukan pemerintah.
Bantuan dapat disalurkan melalui beberapa jalur berikut:
- Bank Himbara yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
- PT Pos Indonesia untuk KPM yang mendapatkan bantuan melalui mekanisme kantor pos.
Untuk penerima tertentu, Kemensos juga memanfaatkan layanan PT Pos Indonesia. Penyalurannya dapat dilakukan dengan pemanggilan KPM ke kantor pos, melalui komunitas, atau diantarkan kepada penerima yang memiliki kendala untuk datang secara langsung.
Besaran PKH 2026 Sesuai Kategori
Jumlah bantuan PKH berbeda berdasarkan komponen penerima yang tercatat pada data KPM. Berikut nominal yang digunakan:
- Ibu hamil atau masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
- Anak SD atau sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
- Anak SMP atau sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
- Anak SMA atau sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
- Lanjut usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Kemensos menyebutkan bahwa nominal PKH mengikuti komponen yang tercatat pada KPM. Untuk komponen lanjut usia, informasi Kemensos mencantumkan bantuan sebesar Rp600.000 setiap tiga bulan bagi penerima yang termasuk dalam komponen kesejahteraan sosial.
BPNT Tahap 3 Mendapat Rp600.000
BPNT atau Program Sembako diberikan dengan nilai Rp200.000 setiap bulan kepada KPM.
Karena tahap ketiga mencakup tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September, total alokasi yang diterima mencapai Rp600.000.
Meski demikian, waktu pencairan setiap KPM tidak selalu bersamaan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga penerima perlu melihat status bantuan terlebih dahulu melalui layanan resmi.
Cara Cek PKH dan BPNT 2026 Lewat HP
Pengecekan status bantuan tidak mengharuskan masyarakat mendatangi kantor desa maupun Dinas Sosial. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan HP melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Buka browser, misalnya Google Chrome, melalui HP.
- Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai yang tercantum pada KTP.
- Masukkan huruf kode yang ditampilkan oleh sistem.
- Pilih tombol “Cari Data”.
- Tunggu hingga hasil pencarian muncul.
Layanan Cek Bansos saat ini menggunakan NIK 16 digit untuk mencari data penerima. Pada halaman tersebut juga tercantum DTSEN sebagai sumber data serta informasi mengenai desil kesejahteraan keluarga.
Informasi yang Muncul di Hasil Pencarian
Setelah data ditemukan, sistem dapat menampilkan informasi mengenai status penerima bantuan. Masyarakat juga dapat mengetahui bantuan sosial yang berkaitan dengan data tersebut.
Selain status bantuan, laman Cek Bansos mencantumkan informasi desil. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil.
Dalam sistem yang digunakan saat ini, keluarga yang berada pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan untuk mendapatkan PKH dan bantuan Sembako. Sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Desil tidak bersifat tetap. Jika kondisi sosial ekonomi berubah atau informasi yang tercatat belum sesuai, pembaruan dapat diajukan melalui desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun aplikasi Cek Bansos berdasarkan mekanisme yang tersedia.
Penyebab Nama Tidak Muncul di Cek Bansos
Data yang tidak muncul dalam hasil pencarian tidak selalu berarti seseorang tidak pernah terdaftar sebagai penerima. Salah satu penyebabnya bisa berasal dari ketidaksesuaian data kependudukan yang dimasukkan.
Beberapa hal yang dapat diperiksa antara lain:
- Pastikan NIK terdiri dari 16 digit dan sama dengan yang tercantum pada KTP.
- Periksa kembali seluruh angka NIK sebelum melakukan pencarian.
- Masukkan kode huruf sesuai dengan yang terlihat pada halaman.
- Coba lakukan pencarian kembali apabila layanan sedang mengalami gangguan.
- Jika kondisi sosial ekonomi telah berubah, ajukan pembaruan melalui jalur yang tersedia.
Apabila data belum ditemukan dalam satu kali pemeriksaan, masyarakat dapat mencoba kembali secara berkala. Untuk mendapatkan kepastian mengenai status kepesertaan, penjelasan juga dapat diminta melalui pihak terkait.
Pantau Status Bantuan Selama Tahap 3
Pada Agustus 2026, PKH dan BPNT masih berada dalam tahap ketiga dengan periode bantuan Juli sampai September. Penyaluran tahap ini dimulai pada 20 Juli 2026 dan waktunya dapat berbeda bagi setiap penerima karena proses penyaluran serta pemeriksaan data dilakukan secara bertahap.
KPM karena itu tidak perlu berpatokan pada satu tanggal pencairan. Status bantuan dapat diperiksa secara berkala melalui laman resmi Cek Bansos untuk mengetahui apakah terdapat perubahan informasi.
Selain memastikan NIK yang digunakan sesuai KTP, masyarakat juga perlu memperhatikan data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN. Data tersebut menjadi bagian dari dasar yang digunakan dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.
