Masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 belum tentu langsung menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Posisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga berada dalam kelompok 40 persen terbawah berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Status penerima bantuan tetap ditentukan berdasarkan persyaratan program, kondisi keluarga, pembaruan data, serta ketentuan penyaluran yang berlaku.
Sistem Cek Bansos Kemensos menjelaskan bahwa DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Keluarga pada desil 1-4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai sasaran PKH dan Program Sembako. Artinya, angka desil menjadi salah satu dasar untuk menentukan sasaran, tetapi bukan bukti bahwa bantuan PKH pasti diberikan.
Mengapa Desil 1-4 Belum Tentu Mendapat PKH?
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika keluarga sudah tercatat pada desil 1-4 tetapi belum memperoleh PKH.
1. Desil Menentukan Kelompok Sasaran
Desil menggambarkan posisi kesejahteraan sebuah keluarga berdasarkan informasi sosial dan ekonomi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Data tersebut dapat mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Karena itu, desil lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses penentuan sasaran. Setelah sebuah keluarga masuk kelompok tertentu, masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai program bantuan yang akan diterima.
Ketentuan pemeringkatan kesejahteraan keluarga pada 2026 juga mengalami sejumlah pembaruan. JDIH Kementerian Sosial mencatat Kepmensos Nomor 145/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kemensos.
2. PKH Memiliki Persyaratan Komponen
PKH tidak diberikan hanya berdasarkan posisi desil. Program tersebut mempunyai komponen keluarga yang menjadi bagian dari persyaratan kepesertaan.
Komponen yang berkaitan dengan PKH meliputi:
- Ibu hamil atau menyusui.
- Anak usia dini.
- Anak yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat.
- Anak pada jenjang SMP atau sederajat.
- Anak pada jenjang SMA atau sederajat.
- Lanjut usia.
- Penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas berat.
Ketentuan PKH pada 2026 memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan yang tercatat dalam JDIH Kementerian Sosial.
Dengan demikian, keluarga yang berada pada desil 1-4 tidak otomatis menjadi penerima apabila tidak memenuhi ketentuan komponen yang ditetapkan dalam program.
Data Kesejahteraan Tidak Bersifat Tetap
Kondisi sebuah keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan anggota keluarga, perpindahan tempat tinggal, kematian anggota keluarga, perubahan komponen penerima, maupun persoalan data ganda dapat membuat informasi yang tersimpan perlu diperiksa kembali.
Sistem Cek Bansos Kemensos menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis. Apabila hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Karena itu, keluarga yang merasa kondisi ekonominya belum tergambar secara tepat dalam data dapat menggunakan saluran pembaruan yang tersedia.
Alokasi Bantuan Juga Perlu Diperhatikan
Posisi desil dan status penerima bantuan merupakan dua hal yang berbeda. Desil 1-4 menunjukkan posisi keluarga dalam kelompok kesejahteraan, sedangkan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan ketentuan program dan data yang digunakan dalam penyaluran.
Kementerian Sosial juga memiliki ketetapan khusus mengenai alokasi penerima dan nilai bantuan. Untuk Program Sembako, misalnya, terdapat Kepmensos Nomor 33/HUK/2026 tentang Penetapan Jumlah Alokasi Keluarga Penerima Manfaat dan Besaran Nilai Bantuan Program Sembako Tahun 2026.
Untuk PKH, JDIH Kemensos juga mencatat Kepmensos Nomor 106/HUK/2026 mengenai jumlah alokasi Keluarga Penerima Manfaat dan besaran nilai bantuan PKH Tahun 2026.
Hal tersebut menunjukkan bahwa status desil perlu dilihat bersama persyaratan program, kondisi keluarga, hasil pemutakhiran data, serta ketentuan alokasi bantuan.
Belum Mendapat PKH Masih Bisa Memiliki Akses Program Lain
Keluarga yang belum menerima PKH tidak otomatis berarti tidak tercatat dalam program perlindungan sosial lainnya. Setiap program mempunyai sasaran dan persyaratan tersendiri.
Selain PKH, terdapat Program Sembako atau BPNT serta program perlindungan sosial lain yang dapat ditujukan kepada kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat status PKH, tetapi juga memeriksa informasi bantuan lain yang tercatat berdasarkan data keluarganya.
Cara Cek Status Bansos 2026 dengan NIK
Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Sistem tersebut menggunakan NIK 16 digit sebagai salah satu data pencarian dan menampilkan informasi mengenai hasil pencarian penerima manfaat.
Langkah pengecekannya sebagai berikut:
- Buka browser melalui HP atau perangkat lain.
- Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Ketik huruf kode yang ditampilkan sistem.
- Klik tombol Cari Data.
- Tunggu hingga hasil pencarian muncul.
- Periksa informasi desil dan status bantuan yang tercantum.
Laman resmi Cek Bansos juga menjelaskan bahwa sumber data yang digunakan adalah DTSEN. Informasi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan penghitungan kembali sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga.
Warga Medan Bisa Memanfaatkan Portal Perlinsos
Pemerintah Kota Medan pada 2026 juga memperluas penggunaan Portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos untuk proses pendataan dan pengajuan bantuan sosial.
Dinas Sosial Kota Medan pada Juni 2026 menyampaikan bahwa warga dapat mengajukan bantuan seperti PKH dan BPNT melalui Portal Perlinsos menggunakan HP Android. Untuk pendaftaran mandiri, masyarakat perlu memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sudah aktif.
Perkembangan berikutnya terjadi pada Agustus 2026. Pemko Medan melalui Dinas Sosial menetapkan 31 Agustus 2026 sebagai batas pendaftaran Perlinsos. Data yang terkumpul disebut akan menjadi basis bagi Kemensos dalam penyaluran bansos Tahun Anggaran 2027.
Saat informasi tersebut disampaikan pada 13 Agustus 2026, Dinsos Medan mencatat sekitar 265.000 kepala keluarga telah mendaftar atau sekitar 35 persen dari target 760.000 KK. Pemerintah kota juga menyediakan jalur pendaftaran melalui agen Perlinsos selain pendaftaran mandiri.
Bagi warga yang mengikuti mekanisme pendaftaran digital, prosesnya secara umum mencakup:
- Membuka layanan Portal Perlinsos.
- Memilih akses menggunakan IKD.
- Menyelesaikan proses autentikasi.
- Masuk ke menu pengajuan bantuan.
- Memilih program yang sesuai.
- Memeriksa kembali informasi keluarga.
- Mengirim pengajuan melalui sistem.
- Menyimpan bukti pendaftaran apabila tersedia.
Dinsos Medan juga menyiapkan sekitar 5.080 agen Perlinsos yang tersebar di berbagai wilayah untuk membantu warga dalam proses pendaftaran. Agen tersebut mencakup unsur Dinas Sosial, camat, lurah, kepala lingkungan, Ketua Tim Penggerak PKK Lingkungan, serta kelompok Dasawisma.
Pembaruan Informasi Bansos 2026
Hingga September 2026, informasi resmi Kemensos menunjukkan bahwa aturan mengenai pemeringkatan kesejahteraan keluarga terus mengalami pembaruan. JDIH Kemensos mencatat beberapa keputusan perubahan atas penetapan sebelumnya, termasuk Kepmensos Nomor 91/HUK/2026 dan Nomor 116/HUK/2026, serta Kepmensos Nomor 145/HUK/2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga.
Pada saat yang sama, Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menjadi dasar regulasi PKH, sedangkan Kepmensos Nomor 106/HUK/2026 menetapkan alokasi dan nilai bantuan PKH Tahun 2026. Untuk Program Sembako, alokasi dan nilai bantuan ditetapkan melalui Kepmensos Nomor 33/HUK/2026.
Artinya, masyarakat yang melihat status desil 1-4 pada Cek Bansos tetap perlu membedakan antara posisi dalam pemeringkatan kesejahteraan dengan status sebagai penerima bantuan.
Kesimpulan
Desil 1-4 menunjukkan bahwa keluarga berada dalam kelompok 40 persen terbawah berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan DTSEN. Namun, posisi tersebut bukan jaminan bahwa PKH akan langsung diterima.
Status bantuan masih berkaitan dengan persyaratan PKH, komponen keluarga, kondisi data, hasil pemutakhiran, serta ketentuan alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Masyarakat yang berada pada desil 1-4 tetapi belum memperoleh PKH dapat terlebih dahulu mengecek informasi menggunakan NIK melalui laman resmi Cek Bansos. Jika data yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat ditempuh melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun saluran digital yang tersedia.
Untuk warga Medan, Portal Perlinsos menjadi salah satu perkembangan layanan digital pada 2026. Pemko Medan menyatakan data yang dihimpun melalui portal tersebut akan menjadi basis bagi penyaluran bansos Tahun Anggaran 2027.
