Peserta BPJS Kesehatan perlu memahami perbedaan antara tunggakan iuran dan denda pelayanan. Keterlambatan membayar iuran tidak berarti denda dalam bentuk uang otomatis bertambah setiap bulan.
Apabila iuran belum dibayarkan hingga akhir bulan, penjaminan peserta akan dihentikan sementara mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya.
Denda pelayanan memiliki ketentuan yang berbeda. Denda ini baru dapat berlaku dalam keadaan tertentu, yakni ketika peserta yang sebelumnya mempunyai tunggakan sudah kembali aktif lalu memperoleh pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dalam jangka waktu 45 hari.
Ketentuan tersebut mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir ditetapkan melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
Perpres Nomor 59 Tahun 2024 ditetapkan sekaligus mulai berlaku pada 8 Mei 2024. Regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, termasuk aturan mengenai denda pelayanan.
Apakah Keterlambatan Iuran Langsung Menimbulkan Denda?
Tidak. Keterlambatan pembayaran iuran tidak secara otomatis membuat peserta menerima denda uang yang terus bertambah setiap bulan seperti bunga.
Dampak yang langsung perlu diperhatikan adalah penghentian sementara penjaminan. Ketika iuran belum dilunasi sampai akhir bulan, penjaminan dihentikan sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
Agar tidak keliru, peserta perlu membedakan dua kewajiban berikut:
Tunggakan iuran merupakan iuran yang seharusnya dibayarkan tetapi belum dilunasi.
Denda pelayanan merupakan kewajiban yang dapat muncul apabila peserta memenuhi persyaratan tertentu setelah kepesertaannya kembali aktif.
Dengan demikian, keberadaan tunggakan tidak otomatis berarti peserta memiliki denda pelayanan.
Dalam Kondisi Apa Denda Pelayanan Diberlakukan?
Denda pelayanan dapat berlaku ketika peserta yang sebelumnya mempunyai tunggakan telah kembali aktif, kemudian memperoleh pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali.
Pelunasan tunggakan sendiri tidak langsung menimbulkan denda. Kewajiban tersebut baru berlaku apabila peserta menggunakan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan selama periode 45 hari yang telah ditentukan.
Sebaliknya, apabila dalam periode tersebut peserta tidak mendapatkan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, denda pelayanan tidak muncul hanya karena sebelumnya memiliki tunggakan.
Berapa Besaran Denda BPJS Kesehatan pada 2026?
Ketentuan yang berlaku menetapkan denda pelayanan sebesar 5 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG) berdasarkan diagnosis dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak.
Perhitungan tersebut memiliki dua pembatas, yaitu:
Bulan tunggakan yang diperhitungkan paling banyak 12 bulan.
Total denda pelayanan tidak boleh melebihi Rp20 juta.
Batas Rp20 juta tersebut merupakan nilai maksimum denda pelayanan. Angka tersebut bukan berarti setiap peserta yang pernah menunggak akan otomatis dikenai denda sebesar Rp20 juta.
Ketentuan ini tercantum dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 dan menjadi dasar aturan denda pelayanan BPJS Kesehatan pada 2026.
Contoh Perhitungan Denda Pelayanan
Sebagai ilustrasi, seorang peserta mempunyai tunggakan yang diperhitungkan selama 10 bulan. Setelah status kepesertaannya kembali aktif, peserta tersebut menjalani rawat inap dalam periode 45 hari.
Apabila perkiraan biaya paket INA-CBG berdasarkan diagnosis dan prosedur awal sebesar Rp10 juta, maka perhitungannya adalah:
5% × Rp10.000.000 × 10 bulan = Rp5.000.000
Berdasarkan ilustrasi tersebut, denda pelayanan yang dihasilkan adalah Rp5 juta.
Nilai Rp10 juta dalam contoh tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan cara kerja rumus. Perhitungan sebenarnya menggunakan perkiraan biaya paket INA-CBG berdasarkan diagnosis dan prosedur awal, bukan semata-mata berdasarkan total tagihan rumah sakit yang dibayarkan pasien.
Bagaimana Jika Tunggakan Berlangsung Bertahun-tahun?
Tunggakan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun tidak berarti seluruh bulan tersebut akan dimasukkan ke dalam formula denda pelayanan.
Aturan menetapkan jumlah bulan tunggakan yang dapat digunakan dalam perhitungan denda paling banyak 12 bulan. Jadi, meskipun peserta mempunyai tunggakan selama beberapa tahun, periode yang diperhitungkan untuk denda pelayanan tetap dibatasi 12 bulan.
Ketentuan tersebut berbeda dengan kewajiban melunasi tunggakan iuran. Jumlah tunggakan yang harus diselesaikan dan jumlah bulan yang digunakan dalam formula denda pelayanan merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Apakah Penggunaan Rawat Jalan Menimbulkan Denda 45 Hari?
Tidak. Ketentuan denda pelayanan dalam periode 45 hari secara khusus berkaitan dengan penggunaan rawat inap tingkat lanjutan setelah status kepesertaan kembali aktif.
Dengan demikian, peserta yang memiliki riwayat tunggakan tidak otomatis dikenai denda pelayanan hanya karena menggunakan fasilitas rawat jalan setelah kepesertaannya aktif kembali.
Pemahaman mengenai jenis pelayanan ini penting karena keberadaan tunggakan sendiri tidak membuat setiap layanan kesehatan yang digunakan setelah status aktif kembali langsung dikenai denda.
Peserta yang Mendapat Pengecualian
Ketentuan denda pelayanan tidak diterapkan dengan cara yang sama kepada seluruh kelompok peserta JKN.
Perpres Nomor 59 Tahun 2024 memberikan pengecualian terhadap ketentuan pembayaran iuran dan denda tertentu bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pengecualian juga berlaku bagi peserta tertentu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Untuk Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pembayaran iuran serta denda pelayanan sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
Karena ketentuan dapat berbeda berdasarkan segmen kepesertaan, peserta mandiri tidak seharusnya langsung menyamakan kewajibannya dengan peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah atau pemberi kerja.
Apa yang Perlu Dilakukan Saat Kepesertaan Tidak Aktif?
Peserta yang mengalami penghentian penjaminan akibat tunggakan dapat terlebih dahulu memeriksa status kepesertaan dan kewajiban pembayaran melalui layanan resmi BPJS Kesehatan.
Salah satu layanan yang dapat digunakan adalah aplikasi Mobile JKN. Aplikasi tersebut menyediakan informasi kepesertaan serta berbagai layanan administrasi JKN.
Jika terdapat tunggakan, peserta dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui mekanisme yang tersedia. Peserta tertentu yang memenuhi persyaratan juga dapat memanfaatkan program REHAB untuk membayar tunggakan secara bertahap.
Setelah kepesertaan aktif kembali, peserta tetap perlu memperhatikan ketentuan periode 45 hari, terutama jika membutuhkan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan.
Cara Mengurangi Risiko Tunggakan BPJS
Beberapa langkah dapat dilakukan agar status kepesertaan tetap terjaga, antara lain:
- Membayar iuran secara rutin sebelum batas waktu.
- Menggunakan fasilitas autodebit apabila tersedia dan dianggap sesuai.
- Memeriksa status kepesertaan secara berkala melalui Mobile JKN.
- Memastikan kepesertaan tetap aktif tanpa menunggu sampai membutuhkan pelayanan kesehatan.
- Jika sudah mempunyai tunggakan, segera mengecek jumlah kewajiban dan pilihan pembayaran yang dapat digunakan.
Kesimpulan
Telat membayar iuran BPJS Kesehatan tidak langsung menyebabkan denda uang yang bertambah setiap bulan. Apabila iuran belum dibayar sampai akhir bulan, konsekuensi awalnya adalah penghentian sementara penjaminan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
Denda pelayanan memiliki syarat tersendiri. Denda tersebut dapat berlaku ketika peserta yang sebelumnya mempunyai tunggakan telah kembali aktif dan kemudian mendapatkan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dalam waktu 45 hari.
