Peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) meskipun tidak memegang dokumen yang secara khusus bernama paklaring. Hal yang perlu diperhatikan adalah peserta harus memenuhi kriteria klaim dan memiliki bukti yang sesuai dengan alasan berakhirnya hubungan kerja.
Ketentuan terbaru BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa persyaratan dokumen berbeda berdasarkan alasan peserta mengajukan JHT. Peserta yang mengundurkan diri, misalnya, harus berstatus tidak aktif bekerja di mana pun dan menyertakan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Sementara peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perlu melampirkan salah satu bukti PHK yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, istilah paklaring tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan. Dokumen yang digunakan harus sesuai dengan kondisi peserta dan dapat menjadi bukti bahwa hubungan kerja memang telah berakhir.
Apakah JHT Bisa Dicairkan Tanpa Paklaring?
Peserta tidak selalu harus memiliki dokumen dengan nama “paklaring” untuk mengajukan JHT. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan persyaratan berdasarkan alasan klaim, termasuk untuk peserta yang mengundurkan diri atau mengalami PHK.
Bagi peserta yang resign, BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan kartu peserta, KTP atau identitas lain, serta keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Keterangan tersebut juga dapat tercermin melalui informasi status peserta yang sudah tidak aktif dalam sistem berdasarkan laporan pemberi kerja.
Untuk peserta yang mengalami PHK, bukti yang dapat digunakan antara lain tanda terima laporan PHK dari instansi ketenagakerjaan, surat laporan PHK dari pemberi kerja kepada instansi terkait, pemberitahuan PHK dari pemberi kerja disertai pernyataan pekerja tidak menolak PHK, perjanjian bersama, atau petikan maupun putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
Dokumen Klaim JHT yang Perlu Disiapkan
Dokumen yang harus disiapkan peserta dapat berbeda sesuai alasan pengajuan. Untuk klaim karena mengundurkan diri atau PHK, BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan sejumlah dokumen utama, yaitu:
- Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik kartu fisik maupun digital.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
- Keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja bagi peserta yang resign.
- Bukti PHK yang sesuai dengan ketentuan bagi peserta yang terkena PHK.
- NPWP bagi peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau peserta yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian JHT.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencantumkan buku tabungan dan Kartu Keluarga dalam informasi dokumen klaim JHT untuk kondisi mengundurkan diri atau PHK. Peserta sebaiknya memastikan seluruh data pada dokumen sesuai dengan data kepesertaan agar pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kendala administrasi.
Ketentuan Klaim JHT Setelah Resign
Peserta yang mengundurkan diri dapat mengajukan JHT setelah statusnya tidak aktif bekerja di mana pun. Artinya, peserta perlu memastikan hubungan kerja sebelumnya telah berakhir dan status kepesertaan telah dilaporkan sesuai kondisi terbaru.
Dalam proses klaim, keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan. BPJS Ketenagakerjaan juga menyebut informasi nonaktif peserta dalam sistem berdasarkan laporan pemberi kerja dapat menjadi bentuk keterangan tersebut.
Dengan demikian, peserta yang tidak memiliki dokumen bernama paklaring sebaiknya tidak langsung menganggap klaimnya tidak dapat dilakukan. Yang perlu dipastikan adalah tersedianya keterangan yang sesuai mengenai pengunduran diri dan status kepesertaan.
Klaim JHT Setelah PHK
Peserta yang mengalami PHK juga dapat mengajukan manfaat JHT dengan melampirkan bukti yang menunjukkan berakhirnya hubungan kerja.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa pilihan dokumen untuk membuktikan PHK. Peserta dapat menggunakan tanda terima laporan PHK dari instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, surat laporan PHK dari pemberi kerja, pemberitahuan PHK disertai pernyataan pekerja tidak menolak, perjanjian bersama yang ditandatangani kedua pihak, atau petikan maupun putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
Jenis dokumen yang digunakan perlu disesuaikan dengan proses PHK yang dialami peserta. Karena itu, peserta sebaiknya menyerahkan dokumen yang benar-benar menggambarkan kondisi hubungan kerja dan tidak menggunakan dokumen yang tidak berkaitan dengan alasan klaim.
Cara Klaim JHT melalui JMO
Jamsostek Mobile (JMO) menjadi salah satu kanal resmi yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk pengajuan klaim JHT. Prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan data, swafoto, dan verifikasi wajah.
Berikut tahapan pengajuan JHT melalui JMO:
- Buka aplikasi JMO melalui smartphone.
- Pilih menu Jaminan Hari Tua.
- Tekan menu Klaim JHT.
- Pastikan persyaratan pengajuan menunjukkan tiga centang hijau.
- Pilih sebab klaim sesuai kondisi peserta.
- Periksa data kepesertaan yang ditampilkan.
- Lakukan swafoto sesuai petunjuk pada aplikasi.
- Ikuti proses verifikasi wajah.
- Masukkan data NPWP dan rekening bank yang masih aktif.
- Periksa rincian saldo JHT yang akan dibayarkan.
- Cek kembali seluruh data pengajuan.
- Tekan Konfirmasi untuk menyelesaikan pengajuan.
Setelah pengajuan dikirim, peserta dapat memantau perkembangannya melalui menu Tracking Klaim pada JMO. Fitur tersebut menampilkan perkembangan klaim berdasarkan nomor kartu peserta atau KPJ.
Pengajuan JHT melalui Lapak Asik
Peserta yang ingin mengurus klaim secara daring juga dapat menggunakan layanan Lapak Asik milik BPJS Ketenagakerjaan. Layanan ini memungkinkan pengajuan dilakukan tanpa harus langsung datang ke kantor cabang.
Proses pengajuan melalui Lapak Asik dilakukan dengan tahapan berikut:
- Buka portal Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.
- Masukkan NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
- Lengkapi informasi yang diminta dalam formulir.
- Unggah dokumen persyaratan serta foto diri terbaru.
- Simpan data setelah mendapatkan konfirmasi pengajuan.
- Tunggu jadwal wawancara online yang dikirim melalui email.
- Ikuti proses verifikasi melalui wawancara video call apabila dihubungi petugas.
- Tunggu sampai proses klaim selesai dan saldo dikirim ke rekening yang telah dicantumkan.
BPJS Ketenagakerjaan menyebut dokumen dan foto diri dapat diunggah dalam format JPG, JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 6 MB. Status pengajuan juga dapat diperiksa menggunakan nomor KPJ melalui layanan pelacakan.
Klaim JHT Bisa Dilakukan di Kantor Cabang
Peserta yang memilih layanan tatap muka dapat mengajukan klaim JHT di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Peserta perlu membawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan sebelum mendapatkan pelayanan dari petugas.
Alur pengajuan di kantor cabang meliputi:
- Membawa dokumen asli yang dibutuhkan.
- Mengisi formulir pengajuan klaim JHT.
- Mengambil nomor antrean.
- Menunggu panggilan petugas.
- Menjalani pemeriksaan dan verifikasi dokumen.
- Menerima tanda terima pengajuan klaim.
- Menunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan klaim JHT dapat diajukan di kantor cabang mana saja. Status pengajuan dapat dipantau melalui layanan tracking dengan memasukkan nomor KPJ.
Kondisi yang Memungkinkan Peserta Mengajukan JHT
BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan sejumlah kondisi yang menjadi dasar pengajuan manfaat JHT. Kriteria tersebut meliputi:
- Mencapai usia pensiun 56 tahun.
- Mencapai usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.
- Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- Berhenti usaha bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
- Mengundurkan diri.
- Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Mengalami cacat total tetap.
- Meninggal dunia.
- Memenuhi ketentuan klaim sebagian JHT sebesar 10 persen.
- Memenuhi ketentuan klaim sebagian JHT sebesar 30 persen.
- Memenuhi ketentuan klaim JHT bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dokumen untuk setiap kategori tidak sama. Karena itu, peserta perlu memilih alasan klaim yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum menyiapkan berkas.
Berapa Lama JHT Diproses?
BPJS Ketenagakerjaan menyebut proses pencairan klaim JHT berlangsung 5 hari sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi.
Peserta yang mengajukan klaim secara online dapat memantau perkembangan pengajuan melalui fitur tracking. Pada JMO, informasi proses klaim dapat dilihat mulai dari agenda pengajuan hingga klaim selesai.
Kesimpulan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak harus memiliki dokumen dengan nama “paklaring” untuk dapat mengajukan JHT. Namun, dokumen yang digunakan tetap harus sesuai dengan alasan klaim dan ketentuan yang berlaku.
Untuk peserta yang resign, BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan status tidak aktif bekerja serta keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Sementara peserta yang terkena PHK dapat menggunakan sejumlah bukti PHK yang telah ditetapkan, termasuk perjanjian bersama atau dokumen dari proses Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengajuan dapat dilakukan melalui JMO, Lapak Asik, maupun kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum mengajukan klaim, peserta sebaiknya memastikan data kepesertaan, identitas, bukti berakhirnya hubungan kerja, serta rekening yang digunakan sudah sesuai agar proses verifikasi dapat berjalan dengan baik.
