Kementerian Sosial (Kemensos) masih menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2026.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga bantuan tidak masuk ke seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) pada waktu yang sama.
Kondisi tersebut membuat sebagian penerima mungkin belum melihat tambahan saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Saldo yang belum bertambah tidak secara langsung menunjukkan bahwa penerima kehilangan hak atas bantuan. Jadwal masuknya bantuan dapat berbeda sesuai proses penyaluran yang sedang berjalan.
Penyaluran PKH dan BPNT September 2026 Masih Berlangsung
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa distribusi bansos berlangsung melalui beberapa gelombang. Pemerintah masih menyelesaikan penyaluran kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Sampai Agustus 2026, PKH tercatat telah disalurkan kepada lebih dari 7 juta KPM dari target sekitar 8,35 juta penerima. Untuk BPNT, bantuan telah diterima lebih dari 12 juta KPM dari keseluruhan target sebanyak 15,21 juta penerima.
Penyaluran bansos selama 2026 dibagi menjadi empat periode. Tahap pertama berlangsung pada Januari–Maret, kemudian tahap kedua pada April–Juni. Tahap ketiga mencakup Juli–September, sedangkan tahap keempat dijadwalkan pada Oktober–Desember 2026.
Dengan demikian, September masih berada dalam rentang pencairan tahap 3. Penerima tidak perlu heran apabila bantuan belum masuk pada waktu yang sama dengan KPM lainnya karena distribusi dilakukan secara bertahap.
Cek Status PKH dan BPNT Menggunakan HP
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos melalui layanan resmi Cek Bansos. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui ponsel dengan koneksi internet.
Langkah yang dapat dilakukan adalah membuka situs resmi Cek Bansos Kemensos, kemudian memasukkan NIK sesuai KTP. Setelah itu, masukkan kode captcha yang tampil pada halaman dan pilih opsi Cari Data.
Sistem selanjutnya akan memproses informasi yang dimasukkan dan menampilkan data terkait status penerima bantuan apabila data ditemukan.
Pengecekan juga tersedia melalui aplikasi Cek Bansos. Selain digunakan untuk mengetahui informasi bantuan, aplikasi tersebut menyediakan fasilitas untuk mengajukan usulan maupun menyampaikan sanggahan mengenai data penerima bansos.
Nominal PKH Tahap 3 Tahun 2026
Besaran PKH yang diterima setiap KPM tidak sama karena disesuaikan dengan kategori penerima. Pada setiap tahap pencairan, ibu hamil atau nifas mendapatkan Rp750.000, begitu pula anak usia dini berusia 0–6 tahun.
Anak yang masih berada di jenjang SD memperoleh Rp225.000 per tahap. Untuk anak SMP, nominalnya Rp375.000, sedangkan anak SMA mendapatkan Rp500.000.
Penerima dengan kategori penyandang disabilitas berat memperoleh Rp600.000 per tahap. Nominal yang sama diberikan kepada kelompok lanjut usia. Sementara itu, korban pelanggaran HAM berat mendapatkan bantuan sebesar Rp2.700.000 setiap tahap.
BPNT September 2026 Sebesar Rp600.000 untuk Tiga Bulan
BPNT diberikan dengan nilai Rp200.000 setiap bulan. Karena tahap 3 mencakup Juli, Agustus, dan September 2026, jumlah bantuan untuk tiga bulan tersebut mencapai Rp600.000.
Penerima dapat memantau masuknya bantuan dengan melihat saldo KKS. Sementara penerima yang mendapatkan bantuan melalui PT Pos umumnya akan memperoleh undangan pencairan resmi sesuai mekanisme yang diterapkan.
Salah satu petunjuk pencairan BPNT tahap 3 adalah perubahan status bantuan untuk periode Juli–September 2026 menjadi keterangan “YA”. Selain itu, bertambahnya saldo KKS sesuai nominal bantuan juga dapat menjadi tanda bahwa dana telah masuk.
Bagi penerima melalui PT Pos, undangan resmi pencairan menjadi salah satu informasi yang dapat diperhatikan. Jika saldo belum bertambah, penerima tidak perlu langsung menganggap bantuan telah dihentikan karena distribusinya masih berlangsung secara bertahap.
Desil DTSEN Turut Menjadi Dasar Penentuan Sasaran Bansos
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi salah satu dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial. Data tersebut dilengkapi dengan pembagian desil untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas untuk sejumlah program bansos, termasuk PKH dan BPNT, sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun Desil 5 dapat menjadi sasaran PBI-JKN berdasarkan aturan program.
Status penerima bantuan dapat berubah setelah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi hasil tersebut. Karena itu, masyarakat perlu memastikan data kependudukan serta informasi mengenai kondisi keluarga tetap sesuai dengan keadaan terbaru.
Data Penerima Bansos Bisa Diperbarui
Masyarakat yang merasa memenuhi persyaratan tetapi belum tercatat sebagai penerima dapat mengajukan pembaruan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui layanan Cek Bansos maupun dengan meminta bantuan pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial.
Data yang diajukan tidak langsung berubah setelah laporan disampaikan. Setiap usulan tetap harus melewati proses pemeriksaan dan pemutakhiran sebelum status penerima dapat mengalami perubahan.
Status Bansos Dapat Terdampak Pemadanan Data Judi Online
Pemerintah juga dapat melakukan pemadanan data penerima bansos dengan informasi lain yang dimiliki. Dalam kondisi tertentu, status bantuan dapat berubah apabila penerima terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.
Penerima yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut tetapi mengalami dampak terhadap bantuan dapat menyampaikan keberatan melalui jalur pengaduan yang tersedia. Prosesnya dapat dimulai dengan melapor kepada operator SIKS-NG di desa atau kelurahan.
Laporan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pemeriksaan. Masyarakat dapat menyiapkan dokumen pendukung apabila diperlukan untuk memperkuat keberatan yang diajukan.
Pemerintah daerah selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi yang berkaitan sebelum menentukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.
Pantau Pencairan melalui Kanal Resmi
Penerima PKH dan BPNT sebaiknya memeriksa informasi bantuan secara berkala melalui layanan resmi pemerintah. Perbedaan waktu pencairan antarpenerima maupun antarwilayah dapat terjadi karena proses distribusi tidak dilakukan serentak.
Selain memantau status bantuan, masyarakat juga perlu berhati-hati dalam menjaga informasi kependudukan. NIK dan data pribadi lainnya sebaiknya tidak diberikan kepada pihak yang tidak dikenal.
