Masyarakat yang mendaftarkan diri secara mandiri melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dapat menemukan sejumlah keterangan pada sistem setelah data diproses. Salah satunya adalah status “Perlinsos Berpotensi Layak”.
Status tersebut sering menimbulkan pertanyaan karena sebagian warga menganggap keterangan berpotensi layak berarti bantuan sosial sudah pasti akan diterima. Padahal, status tersebut belum sama dengan penetapan sebagai penerima bansos.
Sistem Perlinsos menggunakan pemadanan berbagai data untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil penyaringan awal kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang masuk kelompok yang berpotensi memperoleh bantuan atau justru tidak memenuhi kriteria.
Apa Arti Status Perlinsos Berpotensi Layak?
Status Perlinsos Berpotensi Layak menunjukkan bahwa data pendaftar telah masuk dalam kelompok yang memenuhi sejumlah kriteria awal untuk dipertimbangkan mendapatkan bantuan sosial.
Dengan demikian, status tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikator peluang, bukan keputusan akhir mengenai penerimaan bansos.
Data resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut mengelompokkan keluarga ke dalam 10 desil berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok 10 persen tertinggi.
Untuk PKH dan Program Sembako, keluarga yang berada pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima. Namun, posisi desil saja tidak menjadi satu-satunya dasar penyaringan.
Karena itu, warga yang memperoleh status berpotensi layak masih harus menunggu proses berikutnya sebelum bantuan benar-benar ditetapkan dan disalurkan.
Mengapa Status Berpotensi Layak Belum Berarti Bansos Cair?
Ada beberapa tahapan yang membuat status tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir.
Pertama, sistem harus memastikan data keluarga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar pemberian bantuan. Kedua, terdapat penyaringan terhadap sejumlah kondisi yang dapat membuat calon penerima masuk dalam kelompok yang tidak memenuhi kriteria.
Pemerintah juga menggunakan mekanisme negative list dan positive list untuk membantu proses pemilahan calon penerima.
Negative list digunakan untuk menyaring kondisi tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria penerima. Sementara itu, positive list digunakan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang sangat rentan agar tidak tersingkir hanya karena hasil peringkat kesejahteraan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Tujuh Kriteria dalam Negative List
Koordinator Harian Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Rahmat Danu Andika, sebelumnya menjelaskan bahwa penyaringan untuk program PKH dan Sembako tidak hanya mengandalkan data desil.
Ada data administrasi lain yang dipadankan untuk menentukan kelayakan calon penerima.
- Posisi desil. Untuk PKH dan BPNT atau Program Sembako, sasaran yang digunakan berada pada desil 1 sampai 4.
- Kepemilikan sertifikat tanah. Pendaftar dengan kondisi ekonomi rendah tetapi tercatat mempunyai lebih dari satu sertifikat tanah dapat terkena penyaringan.
- Kepemilikan kendaraan roda empat. Kepemilikan mobil menjadi salah satu data yang diperiksa, sedangkan kepemilikan sepeda motor tidak otomatis membuat pendaftar masuk dalam kelompok yang tidak memenuhi syarat.
- Pendapatan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Pendapatan yang setelah dibagi jumlah anggota keluarga masih berada di atas ambang Rp1,082 juta per kapita per bulan dapat membuat pendaftar terkena filter.
- Status pekerjaan sebagai ASN. ASN penuh waktu termasuk dalam kriteria yang dapat menggugurkan pengajuan, sedangkan PPPK paruh waktu disebut tidak masuk dalam ketentuan tersebut.
- Konsumsi listrik rumah tangga. Data ID pelanggan PLN diperiksa dan konsumsi listrik di atas 41,5 kWh per kapita per bulan dapat menjadi salah satu dasar filter.
- Peringkat desil yang ditetapkan berdasarkan data Kementerian Sosial.
Sistem tersebut dibuat dengan pemadanan data antarlembaga sehingga keputusan tidak hanya bergantung pada informasi yang dimasukkan saat pendaftaran.
Ada Positive List untuk Kelompok Rentan
Selain negative list, pemerintah juga menerapkan positive list. Mekanisme ini ditujukan untuk mengurangi risiko warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk sasaran akibat posisi desil yang kurang menggambarkan kondisi mereka.
Andika memberikan contoh lansia yang hidup seorang diri dan tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan agar warga yang sangat rentan tidak langsung tersingkir hanya karena hasil peringkat kesejahteraannya.
Contoh lainnya adalah keluarga yang mempunyai anggota penyandang disabilitas dan tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam kondisi tertentu, kelompok seperti ini dapat ditetapkan sebagai Perlinsos Berpotensi Layak tanpa bergantung sepenuhnya pada batas desil.
Dengan kata lain, sistem tidak hanya mencari warga berdasarkan peringkat kesejahteraan, tetapi juga memperhatikan kondisi khusus yang dapat menunjukkan tingkat kerentanan rumah tangga.
Data Pendaftaran Dipadankan dengan Berbagai Instansi
Digital Public Infrastructure (DPI) digunakan dalam proses digitalisasi Perlinsos untuk mendukung pemadanan data secara real-time. KPTDP bersama Kementerian Sosial menjalankan integrasi data dari berbagai instansi pemerintah.
KPTDP melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPKP, LKPP, dan BSSN. KPTDP diketuai Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sementara itu, Rahmat Danu Andika menjalankan peran sebagai Koordinator Gugus Tugas Harian.
Pemanfaatan data lintas instansi ditujukan untuk membantu pemerintah mencocokkan informasi yang diberikan pendaftar dengan kondisi yang tercatat pada berbagai basis data.
Pembaruan ini juga sejalan dengan penguatan pemutakhiran data penerima bantuan. Kementerian Sosial pada September 2026 mendorong penambahan Agen Perlinsos agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bantuan saat melakukan pendaftaran dan pembaruan data.
Agen hanya membantu proses pendaftaran dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang layak atau tidak menerima bansos. Penentuan tersebut tetap dilakukan melalui sistem dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Perkembangan Pendaftaran Perlinsos Terbaru
Perkembangan pendaftaran menunjukkan bahwa status berpotensi layak sudah digunakan dalam proses pendataan di berbagai daerah.
Di Padang, misalnya, Dinas Sosial mencatat hingga 31 Agustus 2026 terdapat sekitar 86 ribu warga desil 1 sampai 4 yang berpotensi menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 ribu warga telah mendaftarkan diri dalam program Perlinsos.
Sementara itu, perkembangan nasional yang disampaikan pada September 2026 menunjukkan sekitar 4,7 juta keluarga telah mendaftar. Sekitar 4,6 juta keluarga mengajukan Program Sembako atau BPNT dan sekitar 2,2 juta di antaranya dinyatakan berpotensi layak berdasarkan seleksi sistem.
Untuk PKH, sekitar 4,3 juta keluarga telah mendaftar dan sekitar 1,1 juta keluarga berpotensi memenuhi kriteria. Jumlah Agen Perlinsos yang telah tersebar juga mencapai sekitar 204 ribu.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa status berpotensi layak merupakan bagian dari proses penyaringan sebelum penetapan penerima dilakukan.
Cara Mengecek Data Bansos melalui HP
Masyarakat dapat memeriksa data penerima melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Laman tersebut meminta NIK 16 digit sesuai KTP dan kode verifikasi sebelum pencarian dilakukan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
- Buka browser pada HP yang tersambung ke internet.
- Masuk ke laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai KTP.
- Masukkan huruf kode atau captcha yang tersedia.
- Tekan tombol Cari Data.
- Periksa hasil pencarian yang ditampilkan sistem.
- Perhatikan informasi mengenai desil dan status kepesertaan yang muncul.
Masyarakat juga perlu memastikan data yang tercantum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos apabila datanya tidak sesuai.
Setelah itu, perhitungan desil dilakukan kembali secara berkala oleh BPS.
Apa yang Terjadi Setelah Status Berpotensi Layak?
Warga yang memperoleh status Perlinsos Berpotensi Layak masih perlu menunggu proses penetapan berikutnya. Status tersebut belum menjadi jaminan bahwa bantuan akan langsung masuk ke rekening atau diterima dalam bentuk barang.
Tahapan berikutnya dapat meliputi:
- Verifikasi dan validasi data di lapangan.
- Pemeriksaan kesesuaian kondisi rumah tangga.
- Pencocokan kepemilikan aset dan kondisi sosial keluarga.
- Pemeriksaan kondisi khusus, seperti lansia atau anggota keluarga penyandang disabilitas.
- Penyesuaian hasil verifikasi dengan kuota bantuan yang tersedia.
- Penetapan penerima sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
- Penyaluran bantuan melalui saluran yang ditetapkan pemerintah, termasuk Bank Himbara atau PT Pos Indonesia sesuai programnya.
Karena itu, Perlinsos Berpotensi Layak tidak dapat diartikan sebagai bansos yang sudah pasti cair. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa data pendaftar masuk dalam kelompok yang masih berpeluang dipertimbangkan sebagai penerima setelah melewati proses berikutnya.
Data Cek Bansos juga menjelaskan bahwa desil menjadi salah satu dasar penentuan sasaran. Nilainya dapat berubah ketika kondisi sosial ekonomi keluarga diperbarui dan dilakukan penghitungan kembali.
Masyarakat perlu membedakan antara status berpotensi layak dengan status sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Perbedaan tersebut penting agar keterangan yang muncul pada sistem tidak langsung dianggap sebagai kepastian pencairan bansos.
