Masyarakat Indonesia dikelompokkan ke dalam sejumlah tingkatan berdasarkan kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pengelompokan tersebut dikenal dengan istilah desil, yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok dengan proporsi yang sama.
Setiap kelompok menggambarkan tingkat kesejahteraan tertentu, mulai dari masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah hingga kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Masing-masing desil mencakup sekitar 10% dari keseluruhan populasi.
Informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi gambaran berjenjang mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
Mengenal Pembagian Desil
DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 tingkatan yang disebut Desil 1 hingga Desil 10. Urutannya disusun berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan Desil 10 pada kelompok paling sejahtera.
Berikut pembagian masing-masing desil:
- Desil 1: 10% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2: Kelompok masyarakat miskin.
- Desil 3: Kelompok yang tergolong hampir miskin.
- Desil 4: Kelompok yang berada dalam kondisi rentan miskin.
- Desil 5: Kelompok menengah bawah dengan kondisi yang relatif stabil.
- Desil 6: Kelompok masyarakat menengah.
- Desil 7: Kelompok menengah atas.
- Desil 8: Kelompok masyarakat mapan.
- Desil 9: Kelompok masyarakat kaya.
- Desil 10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Penentuan kelompok tersebut tidak hanya mempertimbangkan pendapatan. Kondisi rumah, kepemilikan aset, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan turut menjadi bagian dari penilaian.
Peran Desil dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Desil menjadi salah satu bagian penting dalam penentuan sasaran bantuan sosial. Masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4 menjadi kelompok prioritas karena dinilai memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi.
Sejumlah program bantuan yang dapat ditujukan kepada kelompok tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Selain program tersebut, terdapat pula Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dan berbagai bentuk bantuan sosial lain yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial.
Masyarakat yang berada di Desil 5 juga masih memiliki kemungkinan memperoleh bantuan. Namun, penyalurannya dilakukan secara lebih selektif sehingga tidak seluruh masyarakat dalam kelompok tersebut otomatis menjadi penerima. Pemerintah dapat mempertimbangkan asesmen lapangan serta kebijakan lain selain melihat posisi desil.
Dengan demikian, pemberian bansos diarahkan kepada masyarakat yang dinilai memenuhi kebutuhan dan kriteria sesuai program yang dijalankan.
Faktor yang Digunakan untuk Menentukan Desil
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI mengelola data desil dengan memanfaatkan sejumlah sumber informasi. Data dari survei Badan Pusat Statistik dipadukan dengan informasi kependudukan dari Dukcapil, kemudian dilengkapi melalui proses validasi dan verifikasi lapangan.
Kementerian Sosial juga telah menggunakan DTSEN sebagai sistem data yang lebih terintegrasi dibandingkan DTKS. Dalam prosesnya, hasil verifikasi kondisi masyarakat di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial turut menjadi bahan pertimbangan.
Data registrasi sosial ekonomi juga menjadi salah satu sumber yang digunakan pemerintah dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kondisi yang dapat diperhatikan dalam penilaian meliputi keadaan fisik rumah, aset yang dimiliki, jumlah pengeluaran setiap bulan, serta banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Berbagai informasi tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.
Cara Cek Desil Secara Online
Masyarakat dapat melakukan pengecekan data kesejahteraan melalui laman resmi Cek Bansos tanpa harus langsung mendatangi kantor Dinas Sosial. Pengecekan dapat dilakukan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.
Berikut langkah mengecek data melalui HP:
- Buka browser, seperti Google Chrome, melalui ponsel.
- Akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih wilayah tempat tinggal sesuai data pada KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan data pada e-KTP.
- Ketik kode captcha empat huruf yang tersedia pada kotak verifikasi.
- Tekan tombol “CARI DATA”.
- Tunggu sampai sistem menampilkan hasil pencarian berdasarkan database yang tersedia.
Apabila nama penerima manfaat ditemukan dan terdapat informasi kepesertaan bansos seperti PKH atau BPNT yang aktif pada periode terbaru 2026, naskah sumber menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi kuat berada pada Desil 1 atau Desil 2.
Sebaliknya, jika nama tidak ditemukan atau muncul keterangan “Tidak Terdaftar”, kondisi tersebut dalam naskah sumber dikaitkan dengan kemungkinan data belum masuk atau adanya persoalan pada NIK.
Pentingnya Memeriksa Data Secara Berkala
Masyarakat perlu memperhatikan kesesuaian data kesejahteraan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Perubahan kondisi rumah tangga dapat membuat informasi yang tercatat perlu diperbarui.
Desil menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Karena itu, pemeriksaan data secara berkala dapat membantu masyarakat mengetahui status yang tercatat dalam sistem.
Apabila merasa memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi belum tercatat, masyarakat dapat mengajukan informasi tersebut kepada Dinas Sosial atau pemerintah desa setempat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kesimpulan
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang terdiri dari 10 tingkatan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan wilayah tempat tinggal dan nama penerima manfaat. Pemeriksaan secara berkala diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui data yang tercatat dan mengambil langkah apabila terdapat informasi yang perlu diperbaiki.
